REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Upaya peningkatan layanan kesehatan dilakukan Pemprov DKI tidak hanya dengan meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberi kemudahan bagi warga DKI untuk berobat secara gratis, tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer puskemas seperti, staf, bidan, hingga dokter yang belum berstatus PNS di 340 puskesmas di DKI Jakarta.
"Tadi membahas bagaimana cara perbaikan kesejahteraan tenaga honorer di puskesmas. Kasihan rata-rata penghasilannya masih di bawah UMP, masih sejutaan," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai bertemu perwakilan tenaga honorer puskesmas, Selasa (8/1).
Menurut Basuki, bukan hanya staf saja yang berupah kecil tapi juga kelas dokter, dan bidan. Nantinya, Basuki berencana untuk meningkatkan juga status kepegawaian dari tenaga honorer puskesmas. "Seharusnya diangkat jadi pegawai tetap atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dan harus dilatih, karena selama ini menganggap bukan PNS mereka tidak pernah ada pelatihan nanti ilmu mereka berkurang," tukasnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, di tahun 2013 ini, pihaknya mengusulkan agar peningkatan upah sebagian masuk subsidi dari pemprov. "Karena kalau hanya dari BLUD tidak cukup, jadi minimal UMP ditambah jasa medik, dan jasa pelayanan medik," paparnya.
Dien menambahkan, dengan UMP DKI yang rencananya Rp 2,2 juta, ditambah lembur dan layanan 24 jam serta jasa medik mereka bisa menerima sekitar Rp 4 juta. "Kalau sekarang rata-rata Rp 2,2 juta sudah plus semuanya, pokoknya Rp 1,7 juta," ucapnya.
Saat ini, menurut Dien, jumlah tenaga honorer di puskesmas DKI ada sekitar 1.400 orang. Dengan perhitungan rata-rata 1 puskesmas terdapat 10-15 orang pegawai, di mana 4 orang merupakan tenaga honorer. "Nantinya mereka akan menjadi pegawai non PNS BLUD. Dan perhitungan peningkatan kesejahteraan mulai Januari ini meskipun anggaran diketok pertengahan tahun, dibayar dengan dana BLUD dahulu," jelasnya.
Menurutnya, dana Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah pasti sanggup untuk membayarnya. Karena sudah mengajukan subsidi untuk penambahannya. "Kita hitung, kalau kemarin sampai Rp 2,2 juta dibayar, sekarang tambahannya berapa? Tambahan itu bisa didapat kalau mereka rajin lembur dan turun ke lapangan," paparnya.
Untuk anggaran Dinas Kesehatan sendiri di APBD 2013 diajukan Rp 4,1 triliun. "Kita mintanya Rp 4,1 triliun, tapi tidak tahu berapa untuk subsidinya. Karena itu total ya, dengan rumah sakit, sudin, puskesmas, UPT, dan Jamkesda," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
