REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Koesmedi menyebut pembangunan 18 puskesmas di DKI tidak molor. Rentang waktu pembangunan puskesmas yang diresmikan Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu tidak lebih dari satu tahun sejak mulai dibangun.
Dia mengatakan, masa pembangunan 18 puskesmas dalam kontrak adalah sembilan bulan. Pengerjaannya baru dimulai pada Oktober 2016. Hal itu disebabkan keterlambatan penghapusan aset oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah. Sementara puskesmas yang sebelumnya berada di sana harus mengontrak di tempat lain.
"Itu kan pelayanan publik. Sementara puskesmasnya yang tadi di situ kan pindah, ada yang kontrak, ada yang ke puskesmas kelurahan yang kecil-kecil. Jadi harus segera diselesaikan agar pelayanan masyarakatnya baik," kata dia saat dihubungi, Ahad (8/10).
Koesmedi membantah ada unsur korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas. Tak selesainya pembangunan di 2016 bukan berarti pembayaran diberikan sepenuhnya kepada pengembang. Dinkes, kata dia, hanya membayar pengembang sesuai dengan perkembangan pengerjaan.
Di akhir 2016, pengembang hanya mampu menyelesaikan pembangunan 18 puskesmas sejauh 50 persen. Artinya, kata Koesmedi, Dinkes DKI hanya membayarnya separuh dari nilai kontrak. "Jadi dibayarkan sesuai yang sudah diselesaikan pada 2016 yang cuma sukses sekitar 50 persen, dan kita bayar 50 persen," kata dia.
Djarot tak mau ambil pusing terkait adanya indikasi korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas yang baru tiga hari diresmikannya. Dia mempersilahkan penegak hukum mengusut tuntas jika ditemukan unsur korupsi di dalamnya. "Bagus, jadi selidiki saja ada unsur korupsi apa tidak. Tapi proyek yang sudah selesai tidak boleh terbengkalai harus diresmikan dan difungsikan," kata dia.
Rabu (4/10), Djarot meresmikan 18 puskesmas dan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Total anggaraan yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan 18 puskesmas dan dua RSUD tipe D beserta fasilitas pendukungnya itu sebesar Rp 257,9 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika