REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Beredarnya data penghasilan kepala daerah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tidak diakui oleh Bupati Bandung.
Dalam data tersebut Bupati Bandung berada di peringkat teratas di antara penghasilan kepala daerah kabupaten lainnya.
Sedangkan Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung menilai Bupati harus bisa mempertanggungjawabkan penghasilan besarnya dengan kemajuan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan data FITRA pendapatan yang diterima oleh Bupati Bandung perbulan sebesar Rp 129.596.905 atau senilai Rp 1.555.162.858 per tahun. Sedangkan Wakil Bupati Bandung mendapatkan penghasilan per bulan Rp 122.876.905 atau per tahun Rp 1.474.522.858.
Dengan data tersebut, Bupati Bandung menempati posisi pertama dibandingkan dengan bupati di daerah menduduki posisi pertama. Bupati Bandung, Dadang M Naser tidak mengakui jumlah penghasilan yang didapatkan seperti yang diungkapkan FITRA.
Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkannya tidak sampai sebesar itu. Bahkan, aku dia, penghasilannya jauh di bawah jumlah tersebut. "Tidak sampai segitu, kalau dijumlah tunjangan dan upah pungut paling mencapai Rp 20 - 30 juta. Yang pasti masuk rekening adalah Rp 6 juta, itu gaji pokok," ujarnya kepada wartawan di Lapangan Upakarti usai Apel Siaga Bencana, Senin (17/12).
Dadang mengatakan, perhitungan yang dilakukan oleh FITRA dinilai tidak logis dan perlu diperjelas. Namun demikian, Dadang merasa bersyukur jika diklaim sebagai bupati dengan penghasilan terbesar. “Alhamdulillah, kalau dibilang terbesar. Padahal Kabupaten Badung Bali saja yang pendapatan asli (PAD) terbesar, gaji kepala daerahnya tidak sebesar itu,” kata Dadang.
Beredarnya informasi penghasilan kepala daerah yang dikeluarkan oleh FITRA, menimbulkan banyak reaksi di masyarakat. Ketua Advokasi Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Denny Abdulah, mengatakan penghasilan besar yang diterima bupati berbanding terbalik dengan fakta bahwa ada 13 kecamatan di Kabupaten Bandung dengan Indeks Prestasi Manusia (IPM) di bawah rata-rata.
Selain itu, masih banyaknya sejumlah permasalahan, seperti korupsi dan kesejahteraan. "Banyak masalah korupsi yang belum ditangani dengan optimal. Tahun lalu saja masih ada kasus gizi buruk," sentil Denny.
Menurut Denny, keluarnya data tersebut menjadi tantangan untuk Bupati Bandung dalam membangun Kabupaten Bandung. Dengan jumlah penghasilan yang besar Bupati diharapkan bisa menjadikan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten paling maju Se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika