REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang getol mengangkat isu RUU Desa meminta pemerintah mendengarkan tuntutan para demonstran dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
“Saya menyarankan kepada pemerintah dan Pansus RUU Desa untuk mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi mereka yang berada di luar gedung parlemen,”ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Marwan Ja’far, Jumat (14/12).
Tuntutan ribuan perangkat desayang menghendaki diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Serta keinginan kepala desa menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi delapan tahun, dinilainya logis. Begitu pula dengan tuntutan alokasi anggaran 10 persen dari APBN untuk membangun desa.
“Maka lakukan pertemuan dan dialog, agar masalah ini menemukan solusi yang cerdas, lalu dimasukkan dalam RUU Desa. Hanya saja, menyampaikan aspirasi jangan sampai merusak fasilitas umum dan mengganggu kepentingan orang lain,” kata Marwan.