REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, pemberantasan HIV jangan terus menerus mengandalkan bantuan dari luar negeri melainkan bisa berasal dari APBN, APBD dan CSR dari dunia usaha atau industri.

"Masalah HIV/AIDS di Tanah Air merupakan masalah serius sehingga memerlukan perhatian yang besar dan serius pula dari kita semua," kata Wapres Boediono pada acara Puncak Peringatan Hari Aids Sedunia tahun 2012 di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (11/12).

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Herawati Boediono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Karena itu, wapres mengajak dunia usaha di semua daerah untuk memasukkan program pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS kedalam daftar Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

Indonesia, kata Wapres, mempunyai tingkat prevalensi lebih dari lima persen dalam kelompok populasi risiko tinggi. Kelompok ini, menurut definisi, termasuk pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik dan mereka yang menjalankan hubungan seksual sesama jenis.

Sejak kasus pertama terdeteksi di Indonesia pada tahun 1987, kasus HIV-AIDS meningkat sangat cepat. Pada akhir Juni 2012 terdapat 118.865 kasus, yang terdiri dari 86.762 kasus HIV dan 32.103 kasus AIDS, dengan rasio penderita laki-laki dan perempuan 2,41 dibanding satu.

Wapres menambahkan, jumlah yang tercatat itu hanya puncak dari gunung es yang sebenarnya tidak diketahui besarnya. Terdapat 12 provinsi yang memiliki jumlah kasus HIV-AIDS terbesar, yaitu DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau dan DI Yogyakarta," katanya.

"Penyakit ini harus kita cegah dan kita lawan, karena akhirnya tidak hanya membebani kehidupan orang seorang atau kehidupan masing-masing keluarga, tetapi akan membebani dan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika