REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melantik pengurus DPLN Malaysia periode 2012-2017 di Kuala Lumpur, Selasa (27/11). Susunan pengurus yang dibacakan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono antara lain, ketua DPLN Malaysia Lukmanul Hakim dan Sekretaris Hermanto M Nur.
"Dalam pelantikan tersebut hadir rombongan DPP Partai Demokrat, antara lain Bendum Sartono, Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Wasekjen Ramadan Pohan dan saya," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati melalui pesan elektronik, Rabu (28/11).
Dalam sambutannya, lanjut dia, Anas meminta kepada para pengurus DPLN bekerja maksimal dan bersinergi serta mendukung KBRI Malaysia untuk membantu WNI atau TKI yang ada di sana. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka serta mendorong martabat warga negara Indonesia (WNI).
"Perlindungan dan pelayanan TKI adalah hal utama, Demokrat di Malaysia harus bisa menjadi partainya tenaga kerja di Malaysia. Demokrat harus ikut partisipasi dan meringankan masalah TKI," cerita Nurpati.
Menurutnya, Anas meminta agar para pengurus dapat menjalankan program utama untuk menjaga hubungan budaya yang sehat dan harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi, selama ini kerap ada klaim-klaim budaya sebagian pihak di Malaysia terhadap Indonesia yang acapkali menimbulkan hubungan yang tidak harmonis.
Ia menekankan, pentingnya kesepahaman dan saling menghormati budaya antar dua negara yang bertetangga. "Anas mengatakan, pilihan bertetangga dengan baik menjadi pilihan kita. Pertahankan kesatuan bangsa Indonesia, kita tidak mau meskipun satu pulau saja jatuh ke Malaysia," ujar dia.
Para pengurus di Malaysia juga diminta untuk tetap konsentrasi menjaga NKRI dan hubungan dengan Malaysia. Apalagi, situasi politik di Malaysia hampir sama dengan situasi di Indonesia, yaitu dalam tahapan pemilu dengan situasi politik yang memanas. "Demokrat di Malaysia diharapkan agar terus berkembang dan maju serta berjuang keras memenangkan pemilu yang akan datang," tutur Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika