REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis laporan keuangan 2012 tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP seperti pada 2011.
"Insya Allah, kami optimistis dapat mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun ini, sama seperti pada tahun sebelumnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Fadjar Panjaitan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
Menurut Fadjar, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan persiapan matang atau entry point sebagai evaluasi atas audit keuangan 2012.
"Oleh karena itu, kami berharap para SKPD ini dapat menyusun laporan keuangan dengan sebaik-baiknya sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Fadjar.
Fadjar menuturkan sebelum laporan keuangan diserahkan secara keseluruhan kepada BPK RI Provinsi DKI Jakarta, terlebih dahulu akan diserahkan contoh laporan dari sejumlah dinas.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta Bulcer W Rajagukguk mengatakan seharusnya Jakarta mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun ini.
"Jakarta merupakan ibu kota sekaligus barometer bagi provinsi lain di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika DKI mempertahankan opini WTP tersebut," kata Bulcer.
Bulcer berharap para SKPD DKI dapat menyajikan laporan keuangan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan prinsip transparansi akuntabilitas.
"Laporan keuangan itu sebaiknya dapat disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, yakni dengan melakukan stok opname, serta sesuai dengan prinsip transparansi akuntabilitas, karena laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban," ungkap Bulcer.
Bulcer menambahkan Pemprov DKI harus menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tutup anggaran, atau pada 31 Maret 2013 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
