REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pun menilai hasil laporan BPK akan kinerja keuangan Pemprov DKI tidak terlalu bagus karena Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) DKI yang tinggi mendekati 50 persen. Sehingga secara keuangan, hal itu dinilai buruk.
Menurutnya ada dua kemungkinan tidak sesuainya kegiatan sistem informasi dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa sesuai temuan BPK. Menurutnya bisa dikarenakan pengawasan terlalu ketat atau pengawasannya yang terlalu longgar.
"Kalau terlalu ketat, akibatnya SKPD takut nanti dituduh korupsi. Jadi tidak dia kerjakan dan secara finansial itu buruk. Kasus seperti bisa lebih dahsyat, biasa terjadi di pemerintah pusat atau Pemprov. Soal maling, Pemda atau pemerintah pusat juaranya," papar Agus lewat keterangan pers yang diterima ROL, kemarin.
Agus juga menjelaskan pembuatan sistem informasi yang diusung Pemprov DKI memang tidak bisa cepat. Menurutnya butuh waktu yang tidak sebentar supaya sistem informasi benar-benar berjalan.
"e-Katalog harus dikerjakan dan perlu proses yang lumayan. Perkiraan saya, tiga tahun baru bisa jalan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
