REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran.
Mulai tahun depan, Jokowi akan mengumumkan anggaran daerah agar bisa dikontrol oleh masyarakat luas. "Nanti kalau APBD (2013) sudah diputuskan, akan saya umumkan anggaran setiap dinasnya," kata Jokowi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11).
Jokowi menambahkan, pengumuman tersebut akan dilakukan secara masal hingga ke kampung-kampung. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol penggunaan APBD.
"Nanti kita pajang pengumuman di mana-mana. Ini agar ada partisipasi publik untuk mengontrol," imbuhnya.Kebijakan tersebut, lanjut Jokowi, akan dijalankan dengan pendampingan dari KPK. Ia optimistis dengan supervisi dari KPK, transparansi anggaran tersebut akan berjalan dengan lebih baik.