REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BP Migas yang sekarang dibubarkan ternyata dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan sejarah dan awal mula dibentuknya badan tersebut.
"Keberadaan BP Migas selama ini, saudara tahu, UU Nomor 22/2001. Jadi pada era Megawati yang memberikan amanah untuk dibentuk BP Migas," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (14/11).
Merujuk pada UU tersebut, BP Migas pun terbentuk pada 2002. Alasannya, tak lain ingin menghindari konflik of interest alias benturan kepentingan.
Dulu, lanjutnya, kerja sama hulu minyak diatasi satu elemen, yakni Pertamina. Sedangkan Pertamina adalah pemain di sektor tersebut. "Kalau ditetapkan oleh pertamina (kerja sama hulu minyak), itu ada konflik of interest," katanya.
Selain itu, ada alasan lainnya. Hal ini terkait independensi badan tersebut. Waktu itu, pemerintah ingin memisahkan antara tugas, wewenang, fungsi pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan.
Alasan terakhir, dengan dibentuknya BP Migas, maka pemerintah tidak terlibat langsung dalam pembuatan kontrak kerja sama dengan dunia usaha ataupun private sector. "Dengan begitu, ada posisi yang lebih baik bagi negara agar kerja sama lebih baik tanpa melibatkan dirinya secara langsung dalam minyak dan gas," katanya.
Maka, BP Migas itu pun dibentuk dengan tiga alasan utama. "Sehingga UU 22/2001 pada era pemerintah Megawati memiliki dasar dan pemikiran yang jelas waktu itu," katanya.