REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Para sopir truk sampah dan pegawai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menuntut hak mereka segera dipenuhi. Uang bahan bakar minyak (BBM) dan gaji tak kunjung dibayar. Sampah sekitar 100 ton di Kabupaten Bandung akan menumpuk bila para sopir ini mogok
Seorang sopir truk sampah, Ahmad, mengatakan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) belum membayar biaya BBM selama sepekan. Selama sepekan ini mereka sebagai sopir Dispertasih memakai uang pribadi untuk biaya operasional kendaraan. "Sudah sepekan duit BBM belum dibayar juga," kata dia kepada, Republika, Rabu (31/10) siang.
Selain itu, lanjut Ahmad, gaji para petugas belum dibayar hingga dua bulan ini. Dia menambahkan, gaji belum dibayar ditambah dengan uang BBM tidak ada membuat para pekerja memutuskan untuk mogok kerja.
Sopir truk pengangkut sampah, Ojat, mengeluhkan, tidak adanya dana BBM untuk 60 armada truk dan gaji mereka belum dibayar. Semua sopir truk pengangkut sampah mogok, karena tidak ada uang untuk membeli BBM sekaligus juga menuntut agar gaji segera dibayar.
Menurut dia, pembayaran gaji jarang sekali tepat waktu. Bahkan upahnya pernah telat dibayar sampai empat bulan. "Kami menuntut upah dibayar lancar setiap bulan. Hak kami harus dibayarkan sebagaimana mestinya," ujar dia.
Menurut sopir yang sudah bekerja dari tahun 2005 ini gaji yang diterima oleh mereka sebagai pegawai honorer lepas sebesar Rp 1 juta per bulan. Dia menyayangkan dengan keterlambatan pembayaran gaji dan uang untuk membeli BBM.
Kepala UPTD Kebersihan Soreang Deris mengakui terkait belum dibayarnya gaji pegawai dan tidak adanya uang operasional untuk membeli solar. Menurut dia masalah ini bisa sampai terjadi karena memang belum ada dananya. Pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan tersebut. "Sedang proses pembicaraan dengan Dinas," kata dia.
Secara terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Dispertasih Kabupaten Bandung Cendra Tresnayadi mengakui jika biaya BBM dan gaji petugas kebersihan belum dibayarkan. Keterlambatan ini terjadi karena ada masalah dengan administrasi.
Cendra menuturkan, aksi mogok ini akan membuat sampah di Kabupaten Bandung menumpuk yang jumlahnya sekitar 100 ton. Dia menambahkan untuk satu tahun pihaknya memiliki anggaran Rp 7 miliar untuk biaya operasional. Termasuk pengoperasian sekitar 60 armada truk pengangkut sampah serta biaya pemeliharaan dan dana untuk menggaji para pegawai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika