REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai ada kecenderungan penggiringan opini negatif oleh media massa dan lembaga survei yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai korup di mata masyarakat.

"Sekarang yang ada hanya opini-opini. Padahal opini belum tentu benar. Demokrat dicap sebagai partai terkorup, itu tidak benar," kata Ahmad Mubarok usai menghadiri peringatan HUT ke-26 Yayasan Paramadina di Jakarta, Rabu (31/10).

Menurut Mubarok, citra Demokrat sebagai partai terkorup dibangun oleh media dan lembaga survei melalui pertanyaan yang diarahkan. "Tapi biar saja, karena bagaimanapun kebenaran akan tetap terungkap," katanya.

Ia mengatakan, fakta yang benar adalah yang pernah diungkap Sekretaris Kabinet Dipo Alam beberapa waktu lalu yang membeberkan pejabat bermasalah yang merupakan kader parpol. "Dari fakta yang ada, seperti yang diungkap Dipo Alam, Golkarlah partai terkorup, yang kedua PDIP, dan Demokrat yang ketiga. Itu fakta," tandasnya.

Dari penjelasan Dipo Alam, sebanyak 64 pejabat bermasalah berasal dari Partai Golkar, 32 orang dari PDIP, 20 orang dari Partai Demokrat, 17 orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 7 orang Partai Amanat Nasional (PAN), 4 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2 orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNI Marhaen, serta dari PPD, PKPI, dan Partai Aceh masing-masing 1 orang.

Selain dari kalangan parpol, dari kalangan birokrat atau TNI sebanyak 6 orang, independen (nonpartai) 8 orang, dan gabungan partai sebanyak 3 orang. Menurut Dipo, dari jumlah itu yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi sebanyak 131 orang, sementara 45 orang terkait kasus pidana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika