REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memenuhi janji untuk mengumumkan verifikasi administrasi peserta pemilu pada Ahad (28/10). Pemenuhan janji itu merupakan suatu kewajiban mengingat KPU telah dua kali menunda hasil penyaringan partai politik peserta pemilu 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengingatkan, KPU harus menepati janji untuk mengumumkan verifikasi administrasi partai politik pada Ahad (28/10). Hal itu harus dilakukan untuk memberikan kepastian agar partai politik dapat mempersiapkan segala hal jelang pemilu 2014. "Jangan sampai ada penundaan lagi," tegas Happy kepada Republika, Sabtu (27/10).

Happy mengaku bersikap toleran atas penundaan yang dilakukan KPU. Menurut dia, KPU boleh jadi belum siap untuk mengumumkan verifikasi administrasi sehingga memerlukan waktu tambahan untuk mengumumkannya.

Di tambah lagi, ungkap Happy, persoalan administrasi partai politik itu baru mulai ditertibkan pada periode sekarang. Sehingga, ujar dia, seluruh partai dan KPU sendiri perlu melakukan pembenahan yang membutuhkan waktu relatif lebih lama.

Terkait indikasi adanya kesepakatan terselubung di balik penundaan itu, Happy menegaskan kesepakatan itu tentu ada. Penundaan pengumuman verifikasi, ujar dia, pasti dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memperjuangkan partai politiknya.

Namun begitu, Happy menyatakan, peluang untuk melakukan kesepakatan itu tidak hanya dilakukan partai kecil. Partai besar yang telah mapan pun, tutur dia, memanfaatkan rentang waktu penundaan tersebut. "Namanya juga politik, peluang sekecil apapun pasti dimanfaatkan," ungkap Happy melalui sambungan telepon.

Seperti diketahui, KPU berencana mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik, Ahad (28/10). Ketetapan itu dicapai setelah KPU menunda penyampaian hasil pada Selasa (23/10) dan Kamis (25/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika