REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Inspektorat mengaudit harga satuan unit (HSU) dalam pengadaan barang. Hal itu bertujuan meminimalisir sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa dalam rangka penghematan penggunaan anggaran belanja.
Ia juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit HSU dalam APBD 2013.
"Kalau kemahalan, harus diturunin. Jadi tidak ada proyek yang tertahan," tegasnya saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya di lantai dua Gedung Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/10)
Basuki menjelaskan, selama ini seluruh tender yang ada di Pemprov DKI Jakarta menggunakan estimasi biaya yang maksimal, namun pemenang tender dicari yang minimal. Hal ini membuat Silpa dalam APBD menjadi tinggi.
"Untuk menekan Silpa, kuncinya harus kita turunkan jadi seefisien mungkin," katanya.
Bila hal tersebut dilakukan, estimasi penghematan bisa mencapai 20 persen. Dana dari penghematan itu akan dialokasikan untuk kegiatan bedah kampung.
Konsep bedah kampung sendiri akan menggunakan lahan kosong yang akan dibangun kampung terpadu dengan komposisi 60 persen bangunan dan 40 persen RTH. Kemudian GOR untuk anak-anak sebagai tempat berekreasi. "Daerah lembab bisa jadi situ dan kering untuk RTH," tuturnya.
Saat ini Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013 yang telah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta juga rencananya akan ditarik kembali untuk disinergikan lagi.
Rencananya APBD yang akan diajukan untuk 2013 mencapai Rp 44 triliun, atau meningkat 10 persen dari APBD Perubahan 2012 sebesar Rp 41,3 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika