REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Jendral Pajak, Fuad Rahmany mengklaim telah membangun sistem yang lebih baik untuk meminimalisir penyelewengan pajak di lembaganya. "Kami terus meningkatkan sistem pengawasan," ujar Fuad saat diskusi publik 'Pajak Rakyat untuk Siapa?' yang diselenggarakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di komplek MPR/DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/16).
Saat ini menurut Fuad, aksi penyimpangan dana pajak di institusinya sudah semakin berkurang. Bukan hanya karena sistem pengawasan yang lebih baik tapi juga lantaran tindakan tegas yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap oknum penggelap pajak.
Indikasi menurunnya penyelewengan pajak bisa dibaca dari tingginya penerimaan negara lewat sektor pajak. "Kalau pegawai Ditjen Pajak berengsek semua, tidak ada pemasukan ke kas negara mencapai Rp 800 triliun," katanya menegaskan.
Fuad menyatakan aksi para oknum pengumpul pajak yang berkongkalikong dengan para pengusaha telah merusak citra instasi perpajakan. Fuad mencotohkan, mafia pajak Gayus Tambunan. Aksi Gayus memanipulasi jumlah setoran pajak wajib pajak telah menghilangkan kepercayaan publik. "Gayus Tambunan itu nekad dan keterlaluan sekali," ujarnya.
Fuad menolak istilah korupsi dana pajak yang selama ini beredar di media massa. Hal ini karena uang pajak yang disetorkan masyarakat secara otomatis masuk ke kas negara dan tidak bisa ditarik. Adapun penyimpangan yang selama ini terjadi adalah 'kongkalikong' antara oknum pengumpul pajak dengan wajib pajak.
Modusnya yakni dengan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetorkan wajib pajak. "Pajak Rp 1 miliar dibayar Rp 800 juta, dari sini oknum pegawai pajak mendapat komisi," katanya.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, berharap Dirjen Pajak memperbaiki sistem perpajakan di negeri ini. "Kebocoran pajak itu luar biasa," kata Marwan.
Marwan menengarai saat ini kebocoran dana pajak masih cukup tinggi. Mereka berkolusi dengan para wajib wajib yang umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Dia berharap adanya tindakan tegas aparat mengusut kasus-kasus pajak yang ada di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika