REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan para jenderal polisi yang berniat ikut dalam pemilihan gubernur (Pilgub) di sejumlah daerah tampaknya harus segera berpikir ulang. Bahkan, bila perlu mereka membatalkan niatnya tersebut.

Sebab ada empat kasus yang menjadi batu sandungan alias kendala yang akan membuat para jenderal polisi itu tidak akan dipilih masyarakat. Kendala itu adalah, pertama, konflik KPK versus Polri yang belum tuntas. Kedua, kasus dugaan korupsi simulator SIM yang disebut-sebut melibatkan sejumlah jenderal polisi.

Ketiga, kasus penyerbuan aparat kepolisian ke gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK. Terakhir, kasus Novel Baswedan yang dinilai telah dikriminalisasi institusinya.

Keempat kasus ini menimbulkan antipati masyarakat pada Polri yang otomatis membuat kepercayaan publik pada polisi menurun tajam. Dari pantauan IPW di jejaring sosial, seperti Twitter, Facebook dan portal berita, tanggapan sinis masyarakat bermunculan menyikapi keempat kasus tadi.

"Semula, dalam pertemuan dengan Kapolri beberapa waktu lalu, IPW menyarankan Kapolri memberi dukungan kepada para jenderal yang ikut Pilgub. Dari sini akan terlihat bagaimana sikap, persepsi, citra, dan dukungan publik untuk Polri," ujar Neta dalam siaran persnya, Selasa (16/10).

Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Kapolda Sumatra Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dikdik Mulyana Arief disebut-sebut akan bersaing dalam Pilgub Jawa Barat. Dikdik bahkan sudah mengajukan pengunduran diri sejak dua pekan lalu. Hingga saat ini pengajuan tersebut sedang diproses dan belum ditandatangani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika