REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH--Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) meminta Kementerian Pekerjaan Umum serius menangani pembangunan infrastruktur jalan di Aceh.
"Saya minta Kementerian PU untuk serius membangun sarana dan prasarana seperti jalan negara yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh," katanya di sela-sela pertemuan tim Pemantau UUPA DPR dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Banda Aceh, Jumat (12/10).
Priyo mengatakan, pihak kementerian tidak perlu menghintung dana otonomi khusus (Otsus) yang telah diterima oleh provinsi ujung paling barat Indonesia itu. "Tolong dibantu betul pembangunan jalan di Aceh dan PU jangan hitung dana Otsus," katanya menjelaskan.
Priyo menambahkan, ia juga telah menghubungi wakil menteri terkait adanya permintaan Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk adanya balai besar di Provinsi Aceh.
Ia mengatakan, kehadiran balai besar atau pejabat yang menangani langsung pembangunan sarana jalan khususnya akan mampu memaksimalkan berbagai sarana transportasi darat yang ada di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu.
"Saya telah ngomong dengan wakil menteri untuk mencari solusi agar Aceh memiliki balai besar atau seorang pejabat yang berkosentrasi terhadap pembangunan di Aceh," katanya.
Priyo menyatakan kementerian akan mencarikan solusi untuk permintaan tersebut. Jika pun belum bisa direalisasikan pihak Kementerian PU harus memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Aceh.
Ia menyatakan, pihaknya optimistis dengan sarana dan prasarana jalan yang baik akan mampu mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di masa mendatang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
