REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemeliharaan ruas jalan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang dilakukan setiap tahun dicurigai  menjadi sarana korupsi. 

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjojono mengatakan, "Korupsi? itu bisa kejadian.  Di mana pun itu," ujar Taufik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (29/7).

Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp 1,2 triliun untuk pemeliharaan jalan Pantura.  Ditanya terkait audit khusus yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Taufik mengatakan pada dasarnya Kementerian PU siap untuk diaudit. 

Melalui audit pun kebenaran terkait pemeliharaan jalan yang dilakukan akan terungkap.  "Audit tidak hanya kepada konstruksi, bisa juga beban jalan dan lain-lain," ujar Taufik. 

Publik pun kerap mempertanyakan konstruksi jalan Pantura yang dinilai tidak memenuhi standar.  Taufik menjelaskan Kementerian PU menyadari jalan aspal tidak sepenuhnya kuat untuk menopang beban Pantura. 

Oleh karena itu, Kementrian PU, paparnya, melakukan pergantian aspal ke beton secara perlahan di jalan-jalan negara.

Sampai saat ini baru 229 km dari total sekitar 1.300 km jalan Pantura yang telah dibeton.  Sisanya akan dilakukan secara bertahap.  "Memang lebih mahal, tapi itu lebih kuat dan tahan air," kata Taufi

Ikuti Whatsapp Channel Republika