REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Kongres ke-18 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Yogyakarta yang berakhir Kamis, menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya menyoroti kesenjangan ekonomi di beberapa daerah.
Ketua Panitia Pusat Kongres ke-18 ISEI Edy Suandi mengatakan masih adanya kesenjangan ekonomi di beberapa daerah, menjadi salah satu rekomendasi dari ISEI agar menjadi perhatian pemerintah untuk diatasi.
"Sebab, adanya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah selama ini, APBD hanya bisa diakses sekelompok orang yang cenderung merugikan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, kata Edy, penerapan otonomi daerah harus dievaluasi. "Selain berdampak positif, juga ada dampak negatifnya, karena masih ada perilaku oportunis," katanya.
Edy mengatakan dampak positifnya di antaranya dari kebijakan fiskal mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. "Meskipun, kenyataannya pertumbuhan itu belum merata," katanya.
Ia mengatakan ISEI merekomendasikan sekitar 30 persen APBD diatur pusat, dan daerah menyalurkannya untuk pembangunan ekonomi, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah bagi kesejahteraan rakyat.
Rekomendasi lainnya, kata dia, mengenai kebijakan otonomi daerah yang belum diikuti dengan perbaikan birokrasi di daerah. "Bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi daerah untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya yang ada, juga penting," katanya.
Dalam kongres tersebut memilih kembali Darmin Nasution sebagai ketua umum ISEI periode 2012-2015. "Darmin terpilih kembali karena keberhasilannya dalam memimpin ISEI pada periode sebelumnya," katanya.
Menurut dia, sebetulnya cukup banyak kandidat, di antaranya Agus Martowardoyo (Menteri Keuangan), Muliaman (Ketua Otoritas Jasa Keuangan), dan Fuad Rahmani (Dirjen Pajak).
Namun, kata Edy, secara mufakat kongres ini memutuskan memilih Darmin Nasution sebagai ketua ISEI periode mendatang, karena dinilai masih memenuhi syarat. Kongres ke-18 ISEI di Yogyakarta berlangsung tiga hari, yaitu 2-4 Oktobe
Ikuti Whatsapp Channel Republika
