REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Adanya wacana sertifikasi pemuka agama Islam di Indonesia terus bergulir. Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto enggan mengomentari wacana tersebut.
"Nggak usah ditanggapi," kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto kepada Republika, pada Selasa (11/9). Wacana sertifikasi ulama ternyata juga pernah dibahas oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hal ini diungkapkan salah satu Wantimpres, Maskhuri Abdullah. Namun Djoko mengatakan tidak mengetahui adanya Wantimpres dengan nama tersebut.
Saat Republika akan mengkonfirmasikan mengenai pernyataan Maskhuri Abdullah, Djoko meminta untuk jangan mencari-cari orang untuk mengadu opini. Menurutnya tidak akan bermanfaat apabila hanya diangkat berdasarkan adu opini.
Ia menambahkan, tujuan utama yang harus diutamakan yaitu untuk bersama-sama menghadapi terorisme sesuai hukum yang ada. "Ada upaya represif sesuai UU yang ada, ada pula langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan pemerintah maupun elemen bangsa yang lain," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
