REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang turun langsung ke lapangan dalam penertiban anak baru gede (ABG) akhir-akhir ini sebagai tindakan tebar pesona. Hal itu juga menunjukkan jika Wali Kota kurang percaya dengan anak buahnya.

"Itu kan persoalan lama, kenapa baru sekarang. Ini seolah-olah tebar pesona atau menaikkan citra," kata Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Alfan Khusairi saat ditemui di DPRD, Senin.

Alfan mengatakan, jika wali kota mengurusi persoalan teknis seperti itu, maka dikhawatirkan banyak kebijakan strategis lainnya seperti pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan. "Saya setuju jika upaya wali kota itu untuk menekan angka kasus trafficking (perdagangan manusia) di Surabaya," ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, mestinya upaya tersebut dicarikan cara yang strategis seperti memperkuat koordinasi sekolah, guru, orang tua dan dinas pendidikan setempat. Selain itu, perda pariwisata yang mengatur larangan bagi anak di bawah umur masuk ke tempat hiburan dewasa, juga perlu ditegakkan.

"Ini akar masalah tidak ketemu, yang ketemu selama ini, ya, buah dari masalahnya saja. Selama ini, peran sekolah tidak pernah dievaluasi. Jika ini terjadi, bahwa peran sekolah tidak efektif," katanya.

Saat ditanya, apakah tindakan wali kota tersebut sebagai pengalihan isu atas berbagai persoalan yang dihadapi pemkot saat ini, Alfan tidak mau berkomentar. "Saya tidak tahu, kalau itu pengalihan isu, masyrakat yang lebih tahu," katanya.

Mendapati hal itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto membantah bahwa apa yang dilakukan wali kota dengan ikut terjun ke lapangan bukan tebar pesona, pengalihan isu maupun tidak percaya dengan bawahannya.

"Bukan seperti itu, ini membuktikan keseriusan pemkot dalam memerangi trafficking," katanya. Irvan mengatakan bahwa apa yang dilakukan wali kota adalah gerakan moral. "Ini bukti keseriusan menjadikan gerakan moral di Surabaya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika