REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menjelaskan penanganan terorisme ada di tiga lini dengan fungsi yang berbeda. Ketiga lini itu adalah deteksi dini dengan ujung tombaknya adalah Badan Intelijen Negara (BIN). ''Kemudian, lini deradikalisasi dengan leading sector-nya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan lini penindakan dengan leading sector-nya Polri,'' katanya, Senin (10/9).
Menurut Mahfudz, jika berbicara informasi mengenai aktor, jaringan, pola sampai ideologi terorisme, tiga lembaga tersebut tak mengalami kekurangan. Bahkan, kata dia, bisa dibilang melimpah. Namun, lanjut dia, persoalannya adalah penekanan penanganan terorisme yang selama ini lebih berat ke penindakan.
''Polri dengan Densus 88-nya merasa gagah dan heroik dengan operasi penindakan. Anggaran pun naik terus. Tapi mereka paham bahwa pendekatan represif terhadap terorisme juga jadi pupuk bagi terorisme itu sendiri,'' ujar Wasekjen PKS tersebut.
Ia menegaskan, yang harus dipertanyakan justru bagaimana fungsi kerja penggalangan dan deradikalisasi. Untuk itu, ia pun meminta agar ketiga lini fungsi tersebut membangun koordinasi dan integrasi yang baik. ''Lebih kacau lagi kalau ketiganya mengembangkan perspektif terorisme sebagai 'proyek','' pungkas Mahfudz.