REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menegaskan partainya akan tetap melarang kadernya di DPR mengikuti studi banding. Ia mengatakan, uang rakyat harus digunakan seefisien mungkin.
"Insya Allah akan terus diberlakukan pelarangan itu. Setiap uang rakyat harus digunakan seefisien mungkin," ujar Prabowo di Jakarta, Jumat.
Prabowo mengatakan, uang yang digunakan untuk studi banding itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan demi kepentingan masyarakat.
"Memang ada pengecualian, misalnya dia anggota Dewan yang membidangi komisi tenaga kerja wanita. Nah untuk mengurus persoalan tenaga kerja itu, dia diperbolehkan melakukan kunjungan ke luar negeri," katanya.
Begitu juga jika ada undangan kerja sama antarparlemen yang dibayari oleh pihak pengundang. "Kalau studi banding, uangnya dari rakyat," tegasnya.
Pihaknya, lanjut Prabowo, akan memberikan sanksi tegas kepada kadernya jika ada yang ikut dalam studi banding. Namun hingga kini, kata dia, semua kader Gerindra patuh dengan ketentuan itu.
Sebelumnya, sebanyak 20 orang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan studi banding ke dua negara di Eropa, yakni Denmark dan Turki guna mencari rujukan dalam menentukan logo Palang Merah Indonesia.
Anggota Pansus RUU Desa juga melakukan studi banding ke Brazil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika