REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengatakan pemerintah harus berupaya mencari pemasukan tambahan sebagai solusi keterbatasan kuota BBM bersubsidi.

"Kami menolak solusi kenaikan BBM sebagai upaya penghematan," kata pria yang akrab disapa Ara ini kepada Republika, Kamis (5/9).

Ara mengatakan, opsi menaikan harga BBM hanya akan memukul perekonomian rakyat kecil. Dia menyarankan pemerintah berkonsentrasi meningkatkan penerimaan negara dari sejumlah sektor potensial. Ara mencontohkan, pemerintah bisa menaikan cukai pajak minuman bersoda dan tarif cukai rokok eceran.

"Kedua sektor bisa menambah penerimaan negara lebih dari Rp 3 triliun," kata Ara.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu melakukan moratorium pembayaran hutang luar negeri Indonesia, mesti ada upaya melakukan renegosiasi terkait bunga hutang luar negeri. Yang juga tidak boleh dilupakan keberanian pemerintah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak tambang antara pemerintah dengan asing.

Dia mengatakan, kontrak tambang di sektor Migas yang akan selesai sebaiknya diambil alih negara. "Dari pendapatan yang diterima negara, pemerintah bisa mengalihkannya untuk subsidi BBM," kata Ara.

Pertamina, kata Ara, juga mesti bisa mengelola sendiri kekayaan alam yang ada di Indonesia. Andai pun belum mampu, Pertamina bisa melibatkan pihak swasta dengan tetap memperhatikan bagi hasil yang adil dan menguntungkan negara.

Kegagalan pemerintah dalam menyediakan kuota BBM bersubdi kepada rakyat dinilai Ara sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam upaya melakukan penghematan. Dia berharap ada kesungguhan dari pemerintah dan DPR dalam menyelesaian persoalan keterbatasan kuota BBM.

"Jangan persoalan ini dibuat gaduh. Kasihan rakyat. Yang terpenting adalah Pemerintah bersinergi dengan DPR mencari solusi terbaik atas persoalan BBM," tandas Ara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika