Rabu 29 Aug 2012 07:54 WIB

Kemenko Polhukam: Pemerintah tak Pernah Rekayasa Konflik Papua

  Sejumlah warga duduk dan berjalan di lokasi pertikaian dua kelompok warga di Kwamki Lama, Timika, Papua (ilustrasi).
Foto: Antara/Spedy Paereng
Sejumlah warga duduk dan berjalan di lokasi pertikaian dua kelompok warga di Kwamki Lama, Timika, Papua (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Deputi I Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Judy Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak pernah melakukan rekayasa konflik di Papua. Judy menegaskan hal itu saat berlangsung Diskusi Akbar Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FPPT) di Timika, Rabu (29/8).

Dia menanggapi terjadinya serangkaian aksi kekerasan di Papua akhir-akhir ini. "Pemerintah Pusat tidak pernah berfikir dan berniat untuk melakukan rekayasa ataupun pembiaran atas eskalasi keamanan di Tanah Papua," kata Judy.

Terkait maraknya berbagai aksi kekerasan di Papua akhir-akhir ini, ia meminta jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Papua bersikap proaktif dan peduli menggelar dialog konstruktif dengan seluruh lapisan masyarakat setempat. "Cari solusi yang konkret, sederhana dan cepat dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang majemuk dan keistimewaan adat-istiadat masyarakat," sarannya.

Judy mengakui akhir-akhir ini situasi keamanan di Papua kembali bergolak dengan serangkaian aksi kekerasan dan konflik. Menurutnya, konflik itu tidak saja melibatkan masyarakat dengan aparat keamanan dan pemerintah tetapi juga antar sesama masyarakat.

Dikatakannya, sejak awal, pembangunan di Papua berdasarkan pendekatan pembangunan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua, bukan pendekatan keamanan. Ia menambahkan, situasi keamanan yang stabil dan kondusif jadi dasar bagi terlaksananya pembangunan di Papua. Karena itu, dia berharap semua pihak menjaga keamanan.

Aksi kekerasan terus berlangsung di Papua dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir seperti kasus penembakan terhadap seorang polisi di Bandara Enarotali Paniai, penembakan terhadap petugas di Bandara Merauke, penembakan terhadap warga di Keerom dan terakhir pembakaran Kantor Bupati Dogiyai pada Senin (27/8).

Pembakaran Kantor Bupati Dogiyai dan sebelumnya pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum setempat dua pekan lalu dilakukan oleh massa yang marah atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu tentang hasil Pilkda Dogiyai yang dimenangkan pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement