REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pengelola Bandara Internasional Hang Nadim Batam mendukung penyatuan tiket dengan "airport-tax" untuk meningkatkan kenyamanan penumpang pesawat.
"Ini sudah diberlakukan pada beberapa negara dan berhasil. Kami akan mendukung jika tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna transportasi udara," kata Kabid Komersial Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Dendi Gustinandar di Batam, Senin.
Berbeda dengan bandara lain, Bandara Internasional Hang Nadim Batam dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemegang otoritas atas beberapa fasilitas umum seperti pelabuhan dan bandara bukan PT Angkasa Pura.
"Kami harus mendukung regulasi tersebut karena bersifat secara nasional. Kami siap dengan segala perubahan itu dan nanti pasti ada mekanismenya," kata dia.
Dendi mengatakan, pihak Bandara Internasional Hang Nadim akan menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat jika sistem ini direalisasikan.
"Saat ini kami masih memberlakukan tarif airport tax di Bandara Internasional Hang Nadim sebesar Rp 30.000 untuk penerbangan dalam negeri. Sementara untuk penerbangan internasional sebesar Rp 100.000," kata Dendi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan pungutan uang layanan penumpang (passanger services charge/PSC) atau lebih dikenal sebagai "airport tax" akan ditiadakan mulai 1 September 2012, yang akan dibebankan dalam tiket pesawat.
"Mulai 1 September 'airport tax' diubah. Jadi, nanti jadi satu dengan harga tiket," kata Dahlan.
Penerapan ini akan dimulai oleh PT Garuda Indonesia sebab BUMN aviasi ini sudah memiliki sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan sistem bandara. Selain Garuda Indonesia, Dahlan menyerahkan sepenuhnya penerapan "airport tax" kepada masing-masing maskapai di Indonesia.
Langkah ini sebagai awal menuju bandara tingkat internasional, sebab selama ini tidak ada keberanian untuk memasukkan bandara di Indonesia ke dalam sistem ranking internasional
Ikuti Whatsapp Channel Republika