REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau menyatakan kelangkaan kedelai hingga menuai harga yang relatif mahal mengindikasikan ada unsur politisasi ekonomi yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat kecil.
"Indikasi adanya politisasi ekonomi ini tidak menutup kemungkinan benar terjadi, dan pelakunya bisa jadi adalah para elite politik," kata Ketua YLKI Riau Sukardi Ali Zahar di Pekanbaru, Jumat.
Sangat diharapkan, demikian Sukardi, masyarakat dapat dengan jeli untuk memandang suatu persoalan, mulai dari akar hingga ujungnya.
Jangan juga, kata dia, masyarakat khususnya para perajin tahu dan tempe terpancing dengan berbagai hal yang justru merugikan bagi diri sendiri.
"Salah satunya, yakni melakukan mogok produksi. Kita semua mengetahui bahwa rata-rata perajin tahu dan tempe merupakan kalangan usaha rumah tangga yang tidak mendapatkan banyak keuntungan dari industrinya. Bagaimana mereka sampai mogok produksi?" katanya.
Kondisi demikian yang kemudian menimbulkan kecurigaannya kalau-kalau ada unsur politisasi pada kasus kelangkaan dan mahalnya kedelai di Tanah Air.
Kenaikan harga kedelai bukan tidak ada alasan, kata Sukardi, beberapa negara penghasil dan pengimpor terbesar bagi negara ini tengah mengalami kondisi krisis kedelai.
"Jadi, sangat wajar kemudian timbul kelangkaan kedelai karena pasokan yang minim. Jika pasokan minim, sementara permintaan tetap tinggi, sesuai dengan hukum ekonomi, harga kedelai akan pasti turut naik," katanya.
Sukardi juga menjelaskan bahwa selama ini program-program ekonomi di Indonesia lebih sering diwarnai politisasi sehingga tidak benar-benar dirumuskan secara cermat.
"Banyak program ekonomi yang lebih bersifat politis untuk mendongkrak citra penguasa dari pada untuk program yang benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat. Politisasi program membuat rakyat dibuai kesejahteraan semu," katanya.
Para ekonom juga menilai politisasi telah membuat program ekonomi kehilangan substansinya. Program ekonomi juga menjadi lebih boros dan tak efektif dan bahkan ironisnya adalah beban anggaran yang semakin berat itu ditanggung lewat utang.
Kebijakan ekonomi yang ada menurut ekonom hanya bersifat reaksioner atau sementara, dan tidak menyentuh masalah secara substansial. Belum lagi adanya lawan politik pemerintah yang menginginkan situasi selalu saja tidak kondusif.
Hal-hal demikian, menurut Direktur YLKI Riau itu, sebaiknya jangan sampai berlarut-larut karena yang menerima akibatnya adalah rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika