REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI —- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan pemilukada, Kamis (19/7). Dalam kegiatan tersebut masalah daftar pemilih tetap (DPT) menjadi perhatian khusus.
Pasalnya, data DPT seringkali menjadi permasalahan dalam pemilukada. ‘’Data Pemilih harus jadi perhatian dan benar-benar akurat,’’ terang Wakil Wali Kota Sukabumi, Mulyono, kepada wartawan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kisruh DPT di mana banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Terlebih dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi menyebutkan, jumlah penduduk Kota Sukabumi bertambah banyak. Saat ini jumlah penduduk mencapai sebanyak 366 ribu jiwa.
Padahal, pada akhir 2011 lalu, jumlah penduduk hanya sebesar 356 ribu jiwa. Sehingga ada penambahan jumlah penduduk sebesar 10 ribu jiwa.
Ditambahkan Mulyono, dari jumlah penduduk tersebut yang wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sekitar 266 ribu jiwa. Jumlah tersebut yang diperkirakan akan masuk dalam DPT.
Selain masalah DPT, tahapan pencoblosan dan penghitungan suara menjadi titik rawan pemilukada. Sehingga semua pihak yang terkait harus dilibatkan dalam pengamanan tahapan pemilukada.
Mulyono mengungkapkan, pemerintah juga mencermati alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilukada. Pada tahap awal, Pemkot Sukabumi telah mengucurkan dana sebesar Rp 4,6 miliar untuk tahapan pemilukada.
Padahal, KPU Kota Sukabumi telah mengajukan usulan dana pemilukada sebesar Rp 11 miliar. ‘’Anggaran berikutnya akan ditambah dari APBD Perubahan pada September mendatang,’’ cetus Mulyono.
Kepala Bidang Kependudukan, Disdukcapil Kota Sukabumi, Dadang Suherman menambahkan, saat ini lembaganya tengah mennyusun data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Namun, dari data sementara estimasi warga yang mempunyai hak pilih pada pemilukada 2013 mendatang sekitar 266 ribu jiwa.
‘’Data ini baru sementara, karena masih harus diperiksa kembali,’’ ujar Dadang. Bahkan, pada 24 Juli hingga 26 Juli mendatang akan digelar pembahasan DP4 dengan Pemprov Jabar. Langkah ini dilakukan karena pelaksanaan pemilukada Jabar dilakukan berbarengan dengan pemilukada Kota Sukabumi pada 24 Februari 2013.
Diakuinya, jumlah penduduk Kota Sukabumi mengalami penambahan akibat adanya perpindahan warga. Di sisi lain, ada sejumlah warga Kota Sukabumi yang juga pindah ke daerah lain.
Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman menerangkan, tahapan pemilukada Kota Sukabumi baru digelar pada 24 Juli mendatang. ‘’KPU kini tengah menggiatkan sosialisasi tahapan kepada masyarakat luas,’’ kata dia.
Targetnya, pelaksanaan pemilukada dapat berjalan lancar dan sukses. Anton mengatakan, KPU saat ini pun tengah mempersiapkan pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika