REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, Syamsur Maarif, mengungkapkan, pihaknya membutuhkan dana senilai Rp 2 triliun guna membangun sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang masih memungkinkan terjadi Indonesia.
"Sistem peringatan tersebut mencakup sirine peringatan tsunami dan 'shelter' yang bisa menampung masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir ketika menyelamatkan diri dari ancaman tsunami," katanya di Padang, Sumatera Barat, Jumat.
Dikatakannya, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyiapkan 'master plan' (rencana induk) mengenai ini, yang diharapkan bisa dimulai pembangunannya tahun 2013.
Ia menyebutkan, daerah di Indonesia yang rawan dihantam tsunami antara lain sepanjang Pantai Barat Sumatera, daerah Timur hingga Selatan Pulau Jawa, Bali, Lombok serta wilayah Utara Flores.
Dikatakannya lagi, dalam menyiapkan 'master plan' itu, BNPB bekerja sama dengan para peneliti dari Universitas Andalas, dan Universitas Bung Hatta, Padang.
Sirine yang dibangun nantinya, menurutnya, tidak hanya bisa dikendalikan pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, namun masyarakat juga bisa menghidupkannya. "Tetapi yang terpenting bagaimana masyarakat bisa sadar untuk segera menyelamatkan diri jika terjadi gempa besar," tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, sejumlah 'shelter' juga tengah disiapkan, yakni khusus untuk Sumatera Barat, diperlukan sekitar 300 unit. "Jumlah ini masih belum pasti, karena masih akan dikaji kembali dan masih ada kemungkinan jumlahnya akan ditambah," ujar Syamsul.
Bangunan 'shelter' itu akan dibangun di lokasi yang aman dan mudah terjangkau oleh masyarakat. Secara teknik, demikian Syamsul, standar bangunan harus kokoh yang bisa menahan laju tsunami.
"'Shelter' itu antara lain dibangun dalam bentuk fasilitas umum. Lapangan Tabing juga sudah disetujui Panglima TNI sebagai lokasi pembangunan shelter yang bisa menampung 30 ribu orang," katanya.
Secara fisik, dikatakannya, bentuk 'shelter' tidak tegak, namun bisa berfungsi sebagai pemecah ombak dan ini akan dibangun selama dua tahun hingga 2015.
"Diharapkan, pada tahun 2012 ini anggaran sudah cair termasuk anggaran inisiatif, karena sekarang masih dalam tahap negosiasi berapa kemampuan keuangan negara yang akan digulirkan untuk itu hingga 2014," demikian Syamsul Maarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika