REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan ultimatum mengambil alih masalah sengketa tapal batas yang berlarut-larut di daerah. Ia bahkan menegaskan bakal memutuskannya secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah daerah.
"Silakan gugat saya ke pengadilan. Saya tak peduli kalah atau menang, yang penting setiap wilayah ada batasnya," kata Mendagri di sela-sela kunjungannya di Pekanbaru, Kamis. Mendagri mengaku gusar mengenai masalah tapal batas di daerah yang tak bisa diselesaikan pemerintah daerah dan terjadi berlarut-larut hingga puluhan tahun.
Menurut dia, ada sekitar 800 masalah tapal batas wilayah yang kini jadi perhatian Kemendagri untuk segera dituntaskan. Khusus untuk di Riau, ia mengatakan, kasus sengketa tapal batas Riau dan Sumatera Utara menjadi fokus utama karena mengakibatkan kerusuhan di daerah perkebunan.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten hingga gubernur untuk segera menyelesaikannya. "Tergantung sekarang kesepakatan dari kabupaten, kalau kesepakatan berlarut-larut maka tim pusat akan mengambil keputusan," katanya.
Ultimatum Mendagri tidak main-main, sebab hal itu sudah terjadi pada penyelesaian kasus Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau.
Menurut dia, sengketa tapal batas yang berlarut-larut akan merugikan masyarakat karena akan menimbulkan konflik dan tidak meratanya pembangunan ekonomi.
"Yang penting ada kepastian batas. Jangan satu wilayah tidak terurus, pemilu bermasalah, dan pembangunan ekonomi bermasalah," ujar Mendagri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
