REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta agar permasalahan batas wilayah dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diselesaikan Pemerintah Pusat. Asisten I bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat Pemprov Sulbar, Muh Natsir di Mamuju, Kamis (17/9) mengatakan pemerintah Sulbar menganggap masalah perbatasan wilayah antara Provinsi Sulbar dan Sulteng belum selesai.

Pemerintah Sulbar sebelumnya sudah melakukan penolakan dan tidak menerima Permendagri Nomor 61 Tahun 2018 yang menetapkan batas wilayah antara Sulbar dan Sulteng. Menurut dia, dari Permendagri tersebut diketahui bahwa penempatan batas antara wilayah Sulbar dan Sulteng dianggap sepihak.

"Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang memediasi pertemuan antara pemerintah Sulbar dan Sulteng saat itu, dianggap sepihak dalam memutuskan batas wilayah antara Sulbar dan Sulteng, sehingga pemerintah Sulbar melakukan penolakan," katanya.

Ia mengatakan, Permendagri Nomor 61 Tahun 2018 kemudian disepakati akan ditinjau kembali setelah pelaksanaan pemilihan Presiden dan Legislatif 2019. Selain itu, juga disepakati batas wilayah Sulbar yang berada di Kabupaten Pasangkayu dengan batas Provinsi Sulteng yang berada di Kabupaten Donggala dianggap status quo karena masih bermasalah. Kemudian pada pemilu 2019 masyarakat Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu yang posisi wilayahnya di perbatasan tersebut tetap bisa melaksanakan hak politiknya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dibentuk oleh KPU Sulbar.

Oleh karena itu ia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat kembali menyelesaikan persoalan batas wilayah Sulbar dan Sulteng tersebut. "Sulbar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 1991, mengenai tapal batas wilayahnya dengan Sulteng, dan ini kami harapkan dipertegas oleh Kemendagri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika