REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi X DPR berencana memanggil Wakil Menteri Kebudayaan, Wiendu Nuryanti. Masalah Tari Tor-Tor yang diklaim sebagai kebudayaan Malaysia akan dipertanyakan dalam forum yang akan dilaksanakan di Ruang Komisi Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga DPR. Rapat akan digelar ba'da Zuhur, siang ini.
"Nanti akan kita klarifikasi semuanya di forum itu," jelas Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli, saat dihubungi, Rabu (20/6). Dia menyatakan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja upayanya selama ini untuk menjaga kearifan lokal bangsa ini agar tidak diakui menjadi budaya bangsa lain.
Rencana Malaysia meregistrasi tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan ke dalam Akta Warisan Kebangsaan Malaysia menuai polemik. Masyarakat Indonesia keberatan karena tarian ini merupakan budaya Mandailing yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara.
Pihaknya meminta agar Tari Tor-Tor tidak diakui Malaysia, karena itu jelas murni karakteristik dan kearifan lokal Masyarakat Tapanuli di Sumatra Utara. "Siapapun tidak berhak mengklaim memiliki budaya itu. Tari Tor-Tor murni punya Indonesia," kata Politisi Golkar ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berjanji akan mengecek klaim Malaysia atas tari Tor-tor dan Gordang Sambilan. Ke lembaga mana negeri itu mendaftarkan dua budaya tersebut. ''Pertama-tama harus dicek, Malaysia itu klaim ke siapa. Klaim ke UNESCO misalnya, itu yang paling kuat," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Wiendu Nuryanti.
Kementerian memiliki data lengkap soal klaim budaya yang akan diajukan ke UNESCO tanggal 29 Juni 2012. Dia menyatakan Malaysia tidak ada di daftar itu.
Akhir Juni ini United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO) akan menyidangkan 27 penelusuran budaya dari 24 negara. Indonesia dalam kesempatan ini mengajukan 7 kebudayaannya agar diakui dunia sebagai budaya asli Indonesia, termasuk 4 tari asal Bali.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersilakan langkah Malaysia yang ingin mengembangkan tari Tor-tor dan Gondang Sembilan milik Batak Mandailing, Sumatera Utara. Tetapi bila mengklaimnya, itu tidak dapat dibenarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
