REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI E Aminudin Aziz menyampaikan, pihaknya mengajukan anggaran belanja tambahan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada 2026 sebesar Rp 644.680.119.000. Adapun anggaran Perpusnas pada 2025 ditetapkan Rp 377.999.537.000.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran kepada Presiden. Disampaikan sudah tiga kali, sesuai dengan linimasanya," kata Aminudin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Aminudin melaporkan realisasi anggaran Perpusnas pada 2025 mencapai 98,93 persen atau Rp 583.255.393.296 dari total anggaran efektif sebesar Rp 589.590.203.000. "Dari jumlah itu. Sedangkan yang tidak terserap itu ada Rp6,334 miliar," kata Aminudin.

Dia berharap, Komisi X DPR dapat memberikan dukungan untuk tambahan anggaran untuk beroperasinya perpustakaan tersebut. "Mudah-mudahan ada sinyal bagus untuk penambahan anggaran ini," ujar Aminudin.

Nominal anggaran yang relatif kecil, sambung dia, berpotensi menimbulkan sejumlah dampak. Di antaranya, menghambat penyediaan bantuan yang langsung berhubungan dengan keperluan masyarakat serta menunda atau menurunkan efektivitas program peningkatan budaya baca dan penguatan kecakapan literasi masyarakat.

Aminudin menjelaskan, anggaran Perpusnas yang terbatas berpotensi meningkatkan risiko kerusakan pada naskah kuno dan koleksi langka. Selain itu, juga menurunkan kegiatan konservasi, preservasi, dan alih media naskah-naskah tersebut yang seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan. "Karena kondisi itulah, kami lalu mengusulkan tambahan anggaran," ucap Aminudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika