REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA---Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito mengatakan partai politik sebaiknya segera introspeksi terkait dengan korupsi yang diduga dilakukan para kadernya.
"Hal itu seperti dikemukakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya yang menyindir partai politik lain terkait dengan korupsi," katanya di Yogyakarta, Jumat.
Namun, Arie menilai sambutan Yudhoyono dalam forum silaturahmi dengan para pendiri Partai Demokrat tersebut, juga bisa dibaca sebagai upaya membela partai ini dari berbagai serangan parpol lain yang sama-sama korup.
"Pembelaan itu wajar, apalagi dengan adanya 'serangan' bertubi-tubi, baik dari sesama anggota setgab maupun oposisi," katanya.
Menurut Arie, parpol lain yang merasa menjadi bagian dari tuduhan tersebut perlu merespon dengan cara saling berbenah, dan tidak perlu defensif.
"Dengan begitu, maka parpol-parpol yang ada sekarang sudah saatnya menunjukkan komitmennya membenahi institusi dan kadernya, serta politisi di berbagai lini, untuk segera memperbaiki kualitas berpolitiknya agar kredibel. Moralitas politisi harus bersih dari korupsi," katanya.
Ia mengatakan pada sisi lain Yudhoyono sendiri juga harus konsisten dengan bersikap tegas sesuai komitmennya, agar Partai Demokrat serius membersihkan diri dari para koruptor.
"Jangan sampai hanya sekadar 'pantun', kemudian ditanggapi parpol lain dengan berbalas pantun. Sebab, kalau tidak konsisten, pasti dinilai sebagai pencitraan, dan sekadar membela diri," katanya.
Arie mengatakan posisi Yudhoyono sebagai Presiden serta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, jelas punya tanggung jawab lebih besar dalam pemberantasan korupsi, karena selama ini pidato-pidato mengenai pemberantan korupsi terus bergaung.
Staf pengajar Jurusan Sosiologi Fisipol UGM ini mengatakan siapa pun penguasa di parpol sudah tahu bahwa belitan korupsi terkait dengan partai politik makin meresahkan, dan makin menurunkan kredibilitas parpol di mata rakyat.
"Entah ada survei atau tidak, menurun atau tidak popularitas parpol-parpol yang ada saat ini, kenyataannya KPK telah banyak menangkap dan mengusut politisi, baik di parlemen maupun eksekutif, nasional maupun daerah," katanya.
Ia mengatakan, hal tersebut menjadi bukti nyata adanya masalah yang akut yang dialami parpol.
"Jika saling kritik antarparpol terus terjadi, dan berkembang, maka semua itu bisa menjadi bahan penting, agar para calon presiden yang bakal maju pada Pemilu 2014, mulai sekarang harus di-'tracking', dilacak sejarahnya apakah menjadi bagian dari masalah korupsi atau tidak," katanya.
Menurut Arie, sejak dini harus diingatkan ke publik agar presiden hasil Pemilu 2014 bersih dari korupsi, dan kredibilitasnya diakui.
"Kalau teledor dan toleran, kita tidak akan bisa keluar dari lingkaran korupsi yang makin jamak. Demokrasi tentu akan rusak jika pemimpinnya punya sejarah korupsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika