REPUBLIKA.CO.ID, DELI SERDANG - Oknum pejabat pengguna narkoba rentan berperilaku koruptif karena penyalahgunaan "barang haram" itu membutuhkan biaya relatif besar. Pandangan disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Lukmanul Hakim Siregar.

"Pejabat yang terlibat penyalahgunaan narkoba kemungkinan akan berupaya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, di antaranya mengorupsi uang negara," katanya di Lubuk Pakam, Selasa (12/6).

Untuk membuktikan penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat negara, menurut dia, mutlak dilakukan tes urine secara periodik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) baik di tingkat pusat maupun di daerah. Bila hasil tes urine menunjukkan bahwa ada di antara mereka menyalahgunakan narkoba, oknum pejabat yang bersangkutan harus segera dinonaktifkan dan diberi sanksi administrasi.

"Penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat bukan hanya merugikan diri pejabat yang bersangkutan, tetapi juga orang lain dan negara," ujarnya. Lukmanul memperkirakan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sudah menjangkau generasi muda di pedesaan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba jika tidak diberantas hingga tuntas, kata dia, dikhawatirkan dapat menghambat kelangsungan generasi penerus bangsa yang handal dan berkualitas.

Dia mengingatkan bahwa tugas memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada institusi penegak hukum semata, tetapi juga harus didukung oleh segenap elemen masyarakat.

"Pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga merupakan tanggung jawab segenap elemen masyarakat," katanya. Selain peran serta masyarakat, kata Lukmanul, tindakan tegas disertai hukuman maksimal diharapkan dapat pula menimbulkan rasa takut bagi mereka yang ingin menjadi pengedar maupun menyalahgunakan narkoba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika