REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar kementerian dan lembaga negara meningkatkan kualitas laporan keuangan. Seruan itu disampaikan seiring dengan peningkatan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Penggunaan keuangan negara yang benar itu keharusan dan prasyarat dalam tata pemerintahan yang baik. Satu rupiah pun harus bisa kita pertanggungjawabkan," kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2011 dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5).
Kepala negara mengatakan, meski situasi perekonomian global tidak menguntungkan, namun Indonesia masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran pendapatan negara bisa tetap meningkat. Dengan peningkatan jumlah anggaran negara Rp1.000 triliun lebih, kata Presiden, maka ada sejumlah hal yang diperhatikan.
"Pastikan pendapatan negara optimal, jangan sampai ada yang tercecer atau tidak masuk," kata Presiden. Hal kedua, kata Kepala Negara, setelah pendapatan negara masuk dan optimal, maka pembelanjaannya pun harus benar dan optimal.
"Khusus dengan tema kegiatan kita hari ini, mari kita cegah penyimpangan dan inefesiensi. Itu adalah domain penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tegasnya.
Acara yang berlangsung di Istana Negara tersebut, dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, seluruh menteri kabinet dan juga pejabat negara lainnya. LHP LKPP sebelum dilaporkan ke Presiden, pada 29 Mei 2012 sudah disampaikan oleh BPK kepada DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
