REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar menilai masalah koalisi lebih baik dibiarkan saja berjalan. Tidak perlu ada peraturan rigid yang mengatur masalah itu dalam UU. Masalah koalisi hanyalah etika menurut kesadaran kolektif, sehingga tidak perlu dibahas dalam legislasi.

"Kami menolak jika keberadaan Setgab diatur dalam Undang-Undang Pilpres. Golkar memandang dinamika yang terjadi di dalam Setgab sangat wajar terjadi," jelas Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Kamis (24/5). Pihaknya berpendapat masalah koalisi tidak perlu diatur dalam UU Pilpres.

Ketua DPP Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan dinamika politik tidak bisa dibatasi. Kepentingan yang menyertainya begitu tinggi sehingga tidak perlu dibatasi dengan koalisi yang diatur dalam UU. "Biarkan koalisi tidak diatur UU," paparnya.

Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, menyatakan koalisi perlu diperjelas dalam UU agar parpol koalisi tidak mbalelo. Jangan sampai ada parpol koalisi seperti oposisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika