REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kubu tersangka kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Wa Ode Nurhayati mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menjerat sejumlah politikus Partai Golkar dalam kasus tersebut.

Pasalnya, sebagian besar anggota Banggar yang membahas DPPID mayoritas berasal dari partai berlambang pohon beringin tersebut. "Berdasarkan komposisi jumlah fraksi maka fraksi Golkar memiliki jumlah lebih banyak. Seharusnya yang dikatakan Pak Fahd (beri suap) itu bukan ke Bu Wa Ode," kata salah satu kuasa hukum Nurhayati, Arbab Prapoerka di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (23/5).

Seperti diketahui, Fahd A. Rafiq selaku pengusaha yang diduga memberikan imbalan kepada Nurhayati juga memiliki korelasi dengan Partai Golkar. Fahd yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan pimpinan ormas pemuda asuhan Partai Golkar, Gema MKGR.

Wa Ode diduga menerima uang terkait alokasi anggaran DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah. Suap berupa uang disetorkan ke Nurhayati melalui transfer dana antar rekening bank selama periode Oktober-November 2010. Nilai transfer dana diduga sebanyak Rp6 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika