REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah dinilai belum memiliki political will untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akibatnya setiap menjelang pilkada selalu muncul masalah kekisrruhan pemilih gelap lantaran adanya DPT fiktif, termasuk dalam kasus Pilkada DKI Jakarta Juli mendatang.

Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan, munculnya kabar DPT fiktif hingga 1,4 juta di DKI Jakarta itu menandakan tidak adanya perbaikan dalam sistem pemilu. Dalam DPT KPU DKI, jumlah pemilih tercatat 5,3 juta lebih. Adapun data KTP elektronik (e-KTP) jumlah warga yang berhak memilih sekitar 7 juta.

Kisruh soal DPT mencuat pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2007 lalu, pemilihan presiden (Pilpres) 2009, dan Pilgub kali ini. Menurut Zuhro, ini yang dimaksud tidak ada itikad politik atau political will yang serius untuk membenahi DPT. "Sudah jelas sejak 2007 masalah, seharusnya ada pembenahan," kata Siti dalam diskusi launching the Jakarta Institute, Senin (21/5).

Menurut Siti, kalau persoalan DPT dibenahi maka setelah pemilihan pada 2009, masalah itu tidak akan muncul lagi. Namun ternyata, malah terulang lagi sehingga dapat dikatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat tidak melakukan terobosan apapun.

"Saya ikut KPU pusat dalam pemutakhiran data pemilih yang prosesnya memang agak berbelit. Tapi bisa menjadi tak bisa diaplikasikan untuk membenahi Pemilu 2014," kata peneliti LIPI itu.

Karena itu, dia optimistis penerapan e-KTP dapat menjadi alasan pemutakhiran data pemilih yang dapat dipercaya. "Itu akan ada peningkatan, tapi perubahan itu bukan untuk pemilukada saat ini." Saat ini, dia melanjutkan, masih ada data copy paste dengan Pilgub DKI 2007.

Dalam arti, meski ada keinginan serius dari KPU yang sekarang, tapi sepertinya problemnya rumit untuk diatasi. " Pengalaman 2007 dan 2009 itu sudah cukup jadi pembelajaran. Tapi ini malah terbentur lagi. Jadi, KPU tidak belajar dari masa lalu!" kritik dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika