REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati menuding siapa pun kader yang mewacanakan mekanisme konvensi untuk menetapkan calon presiden (capres) telah melanggar aturan partai. Bahkan lebih dari itu, telah melawan partai.

"Apapun argumentasinya hal ini tidak bisa dibiarkan dan ditolerir. Aturan di mekanisme partai sudah sangat jelas. Yang mewacanakan konvensi tentu sarat dengan kepentingan politis dan kepentingan lainnya," katanya, Kamis (10/5).

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok memastikan kalau penentuan capres di partainya akan menggunakan mekanisme konvensi terbuka. Meskipun di kalangan internal ada kader yang tak menghendekati diadakannya metode konvensi.

Pertimbangan lain, tambah Nurpati, karena mekanisme konvensi dianggap sarat dengan politik uang. Makanya harus dilawan. Apalagi, proses itu untuk memilih dan menetapkan pimpinan negara.

Menurut Nurpati, sampai saat ini secara resmi Demokrat belum pernah menyebut nama capres yang bakal diusung di pilpres yang akan datang. Artinya, ia menilai nama yang selama ini disebut individu atau oknum DPP Demokrat merupakan pendapat pribadi.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selaku ketua Majelis Tinggi Demokrat pernah menyatakan bahwa tahun ini belum akan membahas capres. Masih fokus untuk bekerja bagi kepentingan rakyat," tuturnya.

Meskipun begitu, cerita dia, SBY memang menyatakan bahwa masih akan mempertimbangkan duet capres-cawares seperti pola sekarang. Yaitu, kader Demokrat dengan non-partisan atau kalangan profesional. Atau bisa juga berpatner dengan partai politik lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika