REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar melihat peluang kesepakatan untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Menurut Taufiq Hidayat dari Fraksi Partai Golkar, setidaknya ada satu hal yang mungkin bisa diarahkan menjadi kesepakatan. Yaitu, kata dia, metode penghitungan yang lebih mengarah pada divisor varian Webster. Dengan cara itu, maka bisa mengurangi materi yang akan ditentukan secara voting.

"Berdasarkan komunikasi informal , mayoritas fraksi mengarah ke divisor varian webster. Kemungkinan itu Demokrat, Golkar, PKS, PDI Perjuangan, dan mungkin juga PAN," jelas dia, Rabu (4/4).

Untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold-PT), ia melihat besarannya masih beragam. Hanya saja, Taufiq memastikan kalau Partai Golkar mau menurunkan besaran PT, misalnya menjadi empat persen. Ini asalkan sistem yang digunakan masih proporsional terbuka. 

"Pemberlakuan PT hampir seluruh fraksi kecuali PDI Perjuangan minta secara nasional. Jadi kalau penghitungan nasional tidak lolos PT, maka perolehan di daerah tidak dihitung suaranya," ucapnya.

Ia beralasan, sistem pemilu terbuka merupakan hasil rekomendasi rapim serta lebih cocok dengan karakter Partai Golkar.  Selain itu, juga lebih mengakomodasi kedaulatan rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika