REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Aceh, intensitas kekerasan justru meningkat. Kondisi itu sangat disesalkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
"Dari hasil pemantauan Kontras, motif kekerasan didominasi pada konteks persaingan politik kompetitif para kandidat. Ketegangan politik akar rumput masih bisa menjadi alat penekan efektif antarkelompok kepentingan," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, di Jakarta, Rabu (4/4).
Menurut Haris, metode kekerasan yang terjadi beragam, antara lain berupa penyerangan fisik, penganiayaan, teror, intimidasi, dan perusakan alat-alat kampanye. Situasi tersebut, lanjut dia, juga mengakibatkan rendahnya jaminan keamanan bagi warga Aceh dan menjadi biaya politik tinggi yang harus dikeluarkan rakyat.
Ia juga berpendapat, melihat pola serupa pernah terjadi pada Pilkada tahun 2006, seharusnya Polda Aceh dapat melakukan deteksi dini pada tindakan kekerasan yang mungkin terjadi. Selain itu, ujar dia, hal lain yang luput dari perhatian publik adalah praktik penegakan hukum yang dinilai oleh LSM tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dalam satu bulan terakhir.
Kontras amat menyayangkan keterlibatan Densus 88 Antiteror Mabes Polri dalam operasi untuk menurunkan angka kriminalitas di Aceh terkait penyelenggaraan Pilkada. "Model pendekatan keamanan seperti ini dikhawatirkan justru mengancam rasa aman masyarakat," katanya.
Untuk itu, Haris meminta agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk tegas mengefektifkan penggunaan aturan internal, utamanya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menjaga Keamanan Aceh.
Kontras juga mengimbau seluruh kontestan pilkada khususnya, dan warga Aceh umumnya untuk mampu mengendalikan diri karena pilkada yang damai semestinya menjadi harapan semua rakyat untuk menjamin demokratisasi di Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika