REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra melihat ada upaya untuk menggoyang posisi menteri-menteri yang saat ini ditempati oleh kader partainya. Ini yang kemudian memunculkan isu untuk mendepak PKS keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

''Ini bisa tercermin dari pernyataan-pernyataan dari anggota setgab yang mendorong SBY untuk mencopot menteri PKS. Yang paling santer diinginkan itu posisi menkominfo,'' katanya ketika dihubungi Republika, Rabu (4/4).

Saat ini, kader PKS menempati tiga posisi menteri di kabinet bersatu II. Yaitu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menkominfo Tiffatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono. Sebelumnya PKS menempati juga pos menristek yang diisi oleh Suharna Surapranata. Namun posisi ini kemudian ditempati oleh Gusti Muhammad Hatta.

Dalam rapat Selasa (4/4) malam, setgab dikatakan sepakat untuk memberikan sanksi kepada PKS karena dianggap melanggar code of conduct. Hanya saja, belum jelas sanksi apa yang akan diberikan. Apakah hingga mengeluarkan PKS dari koalisi termasuk memecat menterinya yang duduk di pemerintahan.

Menurut Indra, dugaan itu juga terlihat dari konfigurasi pergeseran atau perubahan sikap dari salah satu anggota koalisi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi. ''Sebelumnya bersikap X, kemudian belakangan bersikap Y. Namun terakhir kembali bersikap X. Ini jelas patut diduga ada tawar menawar,'' papar dia.

Indra mengatakan, untuk saat ini lebih baik menunggu dan melihat perkembangan yang ada.

''Kita lihat sampai di mana drama pembela rakyat versus penghianat rakyat. Yang jelas dalam jihad membela rakyat, kita siap mengorbankan segala-galanya,'' pungkas anggota Komisi III DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika