REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi sepenuhnya ada di tangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sistem kita presidensial, artinya kewenangan sepenuhnya ada pada presiden. Apakah nanti PKS di dalam atau di luar bukan tergantung pada setgab. Setgab ini ada setelah pemilu presiden dan setelah presiden terpilih," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Artinya, lanjut dia, kalau presiden merasa nyaman bekerja sama dengan menteri-menteri dari PKS maka silakan saja. Tapi kalau merasa tidak nyaman, maka presiden harus bisa mengambil tindakan untuk itu.

Karena itu, Pramono menghimbau kepada anggota Partai Demokrat untuk tidak mendesak dan menyerahkan masalah ini kepada presiden. Kalau memang ada permintaan dilakukan secara internal, maka sebaiknya jangan jadi konsumsi publik.

''Kita punya sistem yang mempunyai otoritas untuk mengganti itu presiden yang dapat legitimasi dari rakyat untuk itu. Sehingga tak perlu menanyakan ke siapapun, bahkan kepada PKS sendiri. Kalau memang presiden tidak merasa nyaman, ya sudah,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika