REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengaku, dia dan rekan-rekannya masih menunggu instruksi atau komando dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Sampai detik ini belum ada instruksi atau komando dari Ketua Umum (Ketum) maupun dari markas besar Partai Golkar (PG) di Slipi untuk menerima kenaikan harga BBM," tegasnya kepada ANTARA.

Tetapi, ia meyakini, banyak rekannya tidak setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (yang diusulkan pemerintah) itu. "Begitu pula seluruh kader PG di Indonesia. Ini bisa menyengsarakan rakyat," katanya lagi.

Secara pribadi, Bambang Soesatyo menilai, usulan pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM sangat dipaksakan. "Mengingat, kalau hanya sekedar menutup kekurangan subsidi BBM, dari sisa anggaran 2010 yang tidak terpakai Rp51 triliun, pemotongan/penghematan belanja K/L 2011 sebesar Rp18,8 triliun, pengurangan 'cost recovery', tambahan pajak, dan lain lain, masih mencukupi tanpa menaikan harga BBM," katanya.

Namun, demikian Bambang, karena ada agenda terselubung, yakni proyek Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat (BLSM) bagi kepentingan partai politik tertentu untuk mengulangi kesuksesan proyek Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008, seolah kenaikan BBM merupakan keharusan.

"Secara politik, kenaikan harga BBM untuk proyek BLSM bagi anggota partai koalisi lainnya, tidak ada untungnya sama sekali. Bahkan sebaliknya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika