REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, menilai demokrasi Indonesia sudah masuk ke tahap paling kritis sejak 1998. “Ini adalah saat di mana dua parameter fundamental berhadap secara diametral: keluasan partisipasi versus kedalaman argumentasi,” katanya melalui pesan singkat, Senin (26/3).
Ia mengingatkan, jangan sampai demokrasi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hanya menghasilkan kebisingan. Apalagi sampai kehilangan pesan publik yang penting, yakni akal dan kebaikan bersama. Daniel juga menyatakan, demonstrasi yang sandaran pembelaannya hanya pada kekuatan massa hanya akan mengancam kemampuan demokrasi sebagai cara memberi solusi.
Daniel lebih menyarankan agar perdebatan seputar kenaikan BBM diserahkan di ranah lembaga yang mewakili rakyat, yakni DPR. Menurutnya, akan lebih baik jika persoalan itu diselesaikan dengan mengedepankan akal daripada otot. Dengan begitu, demokrasi yang telah dibangun sampai saat ini bisa diselamatkan.
“Yang dapat menyelamatkan kita dari anarki demokrasi adalah ketika perdebatan tentang subsidi BBM di DPR menghasilkan opsi-opsi terbaik yang mungkin kita pilih. Yang jauh lebih penting untuk diamati bukan demonstrasi di jalan, tapi perdebatan yang terjadi di Senayan,” katanya.
Artinya, lanjut dia, yang dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia adalah peraduan argumentasi di parlemen, bukan kerumunan yang berteriak di jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
