REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Beberapa hari terakhir, menurut pengamatan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengalami peningkatan ekskalasi. Meski begitu, ia menekankan pemerintah tetap memberi ruang dan waktu yang leluasa dan bebas kepada siapapun dan elemen masyarakat yang menggelar demo.

"Tapi ada catatannya, tidak melanggar hukum dan melakukan perbuatan anarkis," kata Djoko usai penutupan acara Jakarta International Defense Dialogue di Jakarta, Jumat (23/3).

Ia mengingatkan di luar kelompok yang menyelenggarakan aksi demonstrasi, masih ada masyarakat lain yang jumlahnya lebih besar, yang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kalau ada aksi unjuk rasa dan semuanya tertib, ujarnya, tidak masalah.

Namun, kata dia, kalau ada yang sampai melakukan aksi di luar batas, seperti menyandera tangki pengisian BBM atau menggelar sweeping kendaraan dinas pejabat maka tentu polisi harus bertindak tegas. "Apakah tindakan seperti itu bisa dibiarkan? Kita harus melihat kepentingan lebih besar," pesan Djoko.

Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk tidak mengait-kaitkan aksi demonstrasi dengan adanya motif politik di belakangnya. Djoko juga enggan mengungkap, apakah ada kekuatan politik tertentu yang menggerakkan para pendemo hingga melakukan aksi besar-besaran. "Tidak baik kalau semua dikaitkan dengan politik. Aparat harus netral dalam menjaga keamanan dan para pendemo," tegas Djoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika