REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan, mengatakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) harus menjadi opsi terakhir dari kompensasi yang diberikan pemerintah atas rencananya menaikan harga BBM. 

"BLSM itu program kompensasi alternatif. Selama ini, program itu harus dievaluasi ulang. Di luar BLSM, PAN mengusulkan kompensasi yang nantinya diberikan harus bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Taufik ketika dihubungi, Kamis (15/3)

Menurut dia, program kompensasi dalam bentuk pemberian uang sempat dijalankan pemerintah dan bernama bantuan langsung tunai (BLT). Program ini dianggap tidak merata karena banyak terjadi kebocoran di mana-mana.

Karenanya, alih-alih memberikan BLSM, PAN lebih mendorong pemberian kompensasi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kata dia, meningkatkan wajib belajar tujuh tahun menjadi 12 tahun dan gratis. Kemudian, memberikan program pembangunan infrastruktur di desa-desa yang padat karya sehingga membuka lapangan kerja.

Model lain, kompensasi diberikan dalam bentuk penyediaan PSO (public service obligation) yang dampaknya dapat dirasakan langsung kepada seluruh masyarakat. Antara lain dengan menyediakan transportasi massal yang lebih baik dan terjangkau. "Pemerintah harus lebih dulu memberikan perencanaan atau desain pemberian kompensasi yang lebih tepat sasaran," kata Taufik.

Terkait pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM, Taufik mengaku mendukung rencana pemerintah. Pasalnya, harus ada upaya penyelamatan terhadap APBN yang terus membengkak dengan meningkatnya alokasi subsidi.

Apalagi pemberian subsidi selama ini tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh mereka yang mampu. "Subsidi harus dicabut untuk diberikan ke masyarakat yang kurang mampu. Makanya, harusnya lebih ikhlas untuk memberikan subsidi itu ke orang yang tidak mampu," tandas Wakil Ketua DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika