REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri ESDM Jero Wacik terlihat lelah saat mendengar pertanyaan wartawan mengenai perkembangan renegosiasi perusahaan tambang, khususnya Freeport.
"Semua masih berjalan. Tak ada yang menolak renegosiasi. Jangan memaksa saya ngomong terus," ujarnya langsung menuju kendaraannya yang akan mengantarkannya pulang usai rapat di Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (12/3) malam.
Pemerintah terhadap perusahaan tambang, kata Jero, masih terus melakukan pendekatan dan pembicaraan intensif terkait langkah-langkah renegosiasi tersebut. Jero juga menjamin investor, seperti Freeport, tak akan lari. Sebab, Freeport termasuk perusahaan tambang terbesar di Indonesia.
Lagipula, kata Jero, belum ada form renegosiasi yang diajukan pemerintah kepada perusahaan. Jadi, mana mungkin bermunculan anggapan Freeport menolak renegosiasi atau menolak melakukan divestasi di dalam negeri.
Jero menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal demikian yang terus ia gunakan untuk meyakinkan kemantapan perusahaan tambang untuk melakukan renegosiasi.
Dulu, masyarakat di Indonesia mungkin saja menerima apa saja bentuk hak yang dilimpahkan kepadanya. Kondisinya saat ini berbeda, rakyat sudah semakin cerdas. "Freeport dan yang lainnya kan perusahaan besar. Pasti mereka sangat mengerti," ujar Jero.
Dijumpai terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan renegosiasi pembahasan royalti merupakan poin terpenting. "Kita ingin royalti diberikan lebih baik lagi, kata Hatta.
Dua poin lainnya yang ia tekankan adalah divestasi, dan larangan menjual bahan mentah ke luar negeri. Pada 2011, Freeport sudah menyetorkan pajak senilai 2,383 miliar dolar AS atau setara Rp 21,4 triliun untuk Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika