REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqodas menyatakan pihaknya berhasil mengembalikan dana senilai Rp 154,2 triliun dari hasil monitoring terhadap dana minyak dan gas yang "diparkir" di luar negeri.
"Ini contoh bahwa kami tidak hanya menangani perkara para koruptor, melainkan juga memonitor (kementerian/lembaga) terkait pengelolaan keuangan," katanya dalam diskusi di Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Dalam diskusi bertajuk "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi" yang digelar Fakultas Hukum (FH) UHT Surabaya, ia menjelaskan KPK menemukan ada dana migas yang "parkir" di luar negeri, karena uang yang diterima negara tidak sesuai dengan produk yang keluar.
"Setelah kami telusuri akhirnya kami temukan ada selisih Rp154,2 triliun, lalu kami konfirmasi kepada Pertamina pada tahun 2011 dan konfirmasi itu diterima," katanya.
Dengan kebenaran selisih dana migas itu, pihaknya pun meminta Pertamina untuk menarik uang itu kembali ke Indonesia dan uang itu telah disetorkan ke kas negara senilai itu.
"Karena itu, kami melakukan monitoring KL dengan meminta dukungan masyarakat sipil untuk melapor, termasuk kalangan perguruan tinggi," katanya di hadapan dosen/ahli hukum dari FH pada universitas se-Surabaya itu.
Contoh lain adalah monitoring keuangan di Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "DPR meminta kami untuk mengutamakan monitoring ke Kementerian Keuangan, tapi ternyata kami justru menemukan di Banggar DPR," katanya.
Bahkan, katanya, anggota Banggar DPR dari PAN Wa Ode Nurhayati yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengalokasian anggaran PPID 2011 itu segera disidangkan.
"Bisa saja akan ada tersangka baru, karena itu Wa Ode harus membongkar semuanya, tapi kalau tidak merasa ikut-ikutan mencuri ya tenang saja," kata alumni UII Yogyakarta itu.
Contoh lain lagi adalah monitoring infrastruktur seperti jalan tol, jalan rusak, dan sebagainya.
"Karena itu, Jatim pantas ditiru, karena saya baru saja menandatangani pakta integritas antikorupsi bersama Gubernur Jatim dan kepala daerah se-Jatim," katanya.
Ia memuji sikap gubernur yang meminta jembatan timbang di seluruh Jatim sebagai langkah awal untuk pakta integritas itu. "Nantinya, saya juga minta dikembangkan untuk bidang atau sektor lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika